Derita Para Pahlawan Devisa

Kisah sedih kembali datang dari TKI yang berada di Malaysia, Nurul Aida dikabarkan tewas karena dianiaya majikannya (tvone, 27/01/10). Kematian Nurul Aida TKI asal Bogak Sumatrea Utara itu menambah daftar panjang kisah kelam TKI yang berada di luar negeri. Kasus TKI meninggal juga menimpa Lailatul Fitriah TKI asal Tuban yang bekerja di Arab Saudi dan Lamah binti Amat TKI asal Kerawang yang bekerja di Taiwan (Sindo, 18/4/08).
Adapun tentang kasus penyiksaan pernah dialami Siti Hajar, TKI asal Garut Jawa Barat yang dulunya bekerja di Malaysia. Penyiksaan yang sama juga dialami Nirmala Bonat TKI asal Kupang NTT yang menyebabkan luka-luka serius di sekujur tubuhnya (JPN, 6/12/09). Menurut Migrant Care dalam laporannya menyebutkan sebanyak 1.018 TKI tewas selama tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan, kenapa masalah yang menimpa para TKI seolah tiada henti? Di mana peran dan tanggung jawab Negara terhadap para TKI selama ini?
TKI Sang Pahlawan Devisa
Buruknya perekonomian nasional menyebabkan sebagian rakyat susah memenuhi kebutuhan pokoknya, angka pengangguran terbuka pada tahun 2008 telah menembus angka sekitar 9,39 juta jiwa (Tempo Interaktif, 05/2/09). Susahnya mencari pekerjaan di dalam negeri membuat sebagian masyarakat mencoba mengadu nasib menjadi TKI di luar negeri. Apapun pekerjaannya di sana seolah tidak dihiraukan sama sekali, rasanya gerah dan stress untuk bertahan hidup di negeri sendiri, walaupun negeri yang katanya “gemah rifah loh jinawi” tetapi kenyataannya jutaan rakyatnya hidup dalam kesusahan.
Oleh karena itu, tidak dapat disalahkan dan dilarang kalau jutaan orang yang belum mendapatkan pekerjaan mencoba mengadu nasib menjadi TKI di luar negeri. Kisah nyata tentang derita TKI mulai dari yang disiksa, diperkosa, tidak dibayarkan gajinya, dihukum mati bahkan dibunuh oleh majikannya ternyata tidak menyurutkan nyali calon-calon TKI untuk tetap berangkat ke luar negeri. Bahkan TKI yang pernah bermasalah dan dideportasipun berkeinginan untuk kembali bekerja seperti dulu.
Pengelolaan perekonomian negara yang hanya berpihak kepada kalangan pemilik modal membuat jurang kesenjangan yang semakin dalam antara yang kaya dengan miskin. Orang-orang yang tidak memiliki modal dengan sendirinya akan tersingkir dan menjadi korban, sehingga ada sebagian dari mereka yang terpinggirkan memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang tetap nekat menjadi TKI, diantaranya : pertama, kondisi perekonomian dalam negeri yang tidak menentu menyebabkan harga kebutuhan pokok sulit terjangkau. Jaminan Negara sebagaimana yang dimandatkan UUD’45, bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” pada faktanya kurang optimal, justru jumlah mereka terus bertambah. Oleh karena itu, bekerja di luar negeri dianggap sebagai alternatif terbaik untuk merubah ekonomi keluarga, sehingga tidak perlu lagi berharap uluran tangan pemerintah, karena memang pada kenyataannya pemerintah sulit untuk diharapkan.
Kedua, tergiur kemudahan mendapatkan pekerjaan dan upah yang tinggi. Persaingan yang super ketat menyebabkan susahnya mencari pekerjaan di dalam negeri, apalagi bagi kalangan kelas bawah yang biasanya hanya berijasakan SMA bahkan lebih rendah dari itu, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang enak dan upah yang tinggi bagaikan mimpi. Upah karyawan bawahan di tanah air hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang selama sebulan saja betapapun terkadang juga tidak cukup apalagi masih ada tanggungan lain seperti : anak dan istri. Di Jakarta saja sebagai ibu kota negara sesuai dengan peraturan Gubenur DKI Jakarta Nomor 167 tahun 2009, Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp. 1.118.009,-/bulan (www.pajak.net/2010), dan terkadang ada intansi/perusahaan yang memberikan upah tidak sampai sejumlah UMP. Sedangkan upah bekerja di luar negeri sebulan, seperti di Singapura minimal dapat mencapai 350 dollar Singapura atau setara Rp. 2.310.000,- (kurs 1 DS = Rp. 6.600,-), di Malaysia sebesar 550 ringgit Malaysia (Rp. 1.925.000, kurs : 1 RM = Rp. 3.500,), di Arab Saudi 800 real atau Rp. 2.400.000,- (kurs 1 R = Rp. 3.000,-) (Surya.co.id, 6/9/2009). Jadi upah minimum bekerja di luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan di negeri sendiri. Dengan demikian, wajar kalau para TKI tertarik bekerja di luar negeri walaupun dengan segala keterbatasan dan resiko yang dihadapi besar.
Benang kusut TKI
Tekad kuat untuk merubah taraf hidup di tanah air agar menjadi lebih baik, membuat para calon-calon TKI menggunakan segala cara supaya segera lekas bekerja. Menjadi TKI legal atau illegal seolah tidak diperdulikan. Padahal mereka bekerja di negeri orang yang harus tunduk pada aturan yang berlaku agar di kemudian hari tidak muncul permasalahan yang merugikan TKI itu sendiri. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (puslitfo) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2008 jumlah TKI yang ditempatkan di luar negeri mencapai 748.825 orang atau naik 7,5% dibanding TKI yang ditempatkan tahun 2007 sebesar 696.746 orang (Puslitfo, 2009). Sedangkan jumlah TKI yang disebut ilegal selama Januari 2009 di Malaysia saja yang dideportasi sebanyak 2.108 orang (inilah.com, 1/2/2009), jumlah TKI yang dianggap ilegal ini belum mencakup yang berada di negara-negara lain. TKI yang legal dan terlebih yang dianggap ilegal telah banyak menimbulkan persoalan yang cukup rumit, karena kasus-kasus seperti gaji tidak dibayarkan, over kontrak yang tidak jelas, penyiksaan, pemerkosaan, perdagangan manusia bahkan pembunuhan terus terjadi sepanjang tahun.
Permasalahan tersebut sebenarnya tidak murni dilakukan para TKI. Perusahan-perusahaan penyalur tenaga kerja seperti PJTKI merupakan penyebab lain timbulnya masalah TKI yang berlarut-larut, karena tidak sedikit ditemukan PJTKI yang nakal. Seandainya semua PJTKI jujur dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri semata-mata membantu para calon TKI kira-kira persoalan TKI juga tidak serumit sekarang. Akan tetapi PJTKI yang ada saat ini beroperasi hanya untuk mencari keuntungan semata, mereka membujuk para calon TKI dengan janji kemudahan mendapatkan pekerjaan dan gaji besar. Penipuan berkedok menyalurkan tenaga kerjapun kerap terjadi, sehingga banyak kasus PJTKI yang tidak mau bertanggung jawab atas masalah yang menimpa TKI di kemudian hari, bahkan ada juga PJTKI yang akhirnya menjual para calon TKI sebagi budak belian dan dijadikan pelacur. Kasus-kasus semacam ini terus saja ada, seolah menjadi komoditi yang legal untuk diperdagangkan.
BNP2TKI dan Pemerintah (Depnakertrans) juga harus bertanggung jawab atas carut marutnya TKI di luar negeri. Ketika ada TKI yang tersandung masalah, ternyata negara kurang cepat merespon untuk memberikan perlindungan hukum kepada para TKI, padahal TKI selama ini disebut oleh pemerintah sebagai pahlawan devisa. Di mana menurut BNP2TKI diperkirakan devisa yang disumbangkan TKI kepada negara pada tahun 2008 sebesar 130 trillun (Sinar Harapan, 2/2/10). Jumlah devisa tersebut sangat besar, coba bandingkan dengan pemasukan dari PT. Freeport yang hanya menyumbang 2,5 trillun pertahun yang dijaga superketat oleh aparat keamanan. Inikan diskriminatif, pemerintah jangan hanya mencari keuntungan di tengah-tengah cucuran keringat dan jeritan tangis para TKI di luar negeri, tanpa memberikan perhatian dan perlindungan secara optimal.
Tanggung jawab Negara
Perjuangan para TKI untuk merubah nasibnya perlu diajungi jempol, mereka orang-orang yang pantang menyerah dan tidak putus asa. Sebagian di antara mereka tidak sedikit yang rela meninggalkan keluarga bahkan suami/istri dan anak-anaknya di tanah air demi mengais rizki di negeri orang. Walaupun sebagian besar di antara para TKI ada yang berbekal pendidikan rendah bahkan hanya tenaga saja, negara tidak boleh melarang mereka untuk bekerja di luar negeri, jangan hanya mereka yang perpendidikan tinggi dan punya keahlian (dokter, perawat, teknisi dll) saja yang dikirim. Negara tidak boleh diskriminatif, justru Negara harus mendorong niat dan tekad baik para TKI, toh pemerintah juga mendapatkan keuntungan (devisa) dari para TKI yang setiap tahunnya di atas 100 trillun. Dan pemerintah juga tidak boleh memanfaatkan tenaga para TKI hanya untuk mendapatkan devisa sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dan memberi perlindungan hukum para TKI. Negara harus memfasilitasi para TKI dengan memberikan kemudahan-kemudahan mengurus persyaratan yang diperlukan sampai memberikan perlindungan hukum di mana para TKI bekerja. Pemerintah harus menindak tegas para PJTKI yang nakal tanpa ampun dengan sanksi hukuman seberat-beratnya, tidak hanya dicabut ijin usahanya tetapi tindakan penipuan, penelantaran, perdagangan orang dan tindakan yang tidak bertanggung jawab lainnya yang dilakukan sebagai pemilik usaha penyaluran TKI juga harus dihukum.
Di samping pemerintah harus memberikan perlindungan kepada para TKI yang berada di luar negeri, pemerintah sebagai pengelola negara harus memberikan pemenuhan kebutuhan pokok kepada seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Negara harus membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, mulai sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, industri, perdagangan, dll guna mengurangi pengangguran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan sendirinya juga akan meninimalisir masalah TKI dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Stabilitas perekonomian dalam negeri harus dijaga dari ulah spekulan-spekulan dan para kapitalis yang senantiasa mengancam nasib rakyat kecil, dengan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang terbukti berbuat kriminal yang menyebabkan kisruhnya perekonomian dalam negeri tanpa diskriminatif.
Kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan tanpa harus berbondong-bondong menjadi TKI di luar negeri, asalkan pemerintah menjalankan amanahnya sebagai pelayan rakyat dengan aturan yang baik dan benar. Bagaimana kesejahteraan itu dapat diwujudkan? Kesejahteraan rakyat bergantung pada azas dan sistem yang dipakai pemerintah untuk mengelola negara, penerapan aqidah dan sistem kapitalisme dan sosialisme/komunisme hanya akan memperlama penderitaan rakyat. Penerapan aqidah dan sistem kapitalisme akan semakin memperlebar kesenjangan antara orang kaya dengan miskin. Begitu pula penerapan aqidah dan sistem sosialisme/komunisme yang berwujudkan slogan ”sama rata sama rasa” bagi seluruh lapisan masyarakat malah akan menjadikan kemiskinan yang merata. Oleh karena itu, dibutuhkan azas dan sistem yang tepat demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.
Islam merupakan aqidah dan sistem kehidupan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat di dalam Islam menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah saw. bersabda : “Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. Kebutuhan pokok dalam pandangan aqidah dan sistem Islam meliputi : pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa pangan, papan dan sandang merupakan kebutuhan primer yang hanya akan diberikan negara kepada orang-orang yang terkategori fakir miskin. Sedangkan kebutuhan pokok yang berupa kesehatan, pendidikan, dan keamanan akan diberikan negara kepada seluruh rakyat, baik kalangan fakir miskin maupun orang-orang kaya. Pemenuhan-pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat akan diberikan negara dengan cuma-cuma (gratis). Pemenuhan kebutuhan pokok yang diberikan secara cuma-cuma dianggarkan negara dari kas yang ada di Baitul mal yang termasuk pos kepemilikan umum, diantaranya diambilkan dari hasil tambang, kharaj, fa’i, dll. Dengan demikian kesejahteraan rakyat akan terwujud dan terjaga dengan baik, dan penerapan aqidah dan hukum Islam bukan sekedar teori, akan tetapi sudah terbukti bertahan kurang lebih selama 1300 tahun. Negara tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya, jika negara lalai maka dapat diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan jika nanti aqidah dan sistem Islam diberi kesempatan untuk mengatur kehidupan bernegara, umat Islam tidak perlu khawatir lagi akan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan pokoknya, Insya Allah rakyat akan sejahtera. Wallahua’lam bisshowab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: