PEMBATASAN BBM, SOLUSIKAH ?

Rencana pemerintah  mengenai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi  yang akan dilaksanakan mulai April 2011, mulai dibahas disana-sini oleh banyak kalangan. Jika rencana ini benar-benar dilaksanakan maka tidak semua warga masyarakat bebas menggunakan BBM bersubsidi seperti yang selama ini mereka dapatkan. Sebab nantinya hanya terdapat tiga golongan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi yaitu: angkutan umum penumpang dan barang yang selama ini dianggap sudah melayani kepentingan masyarakat umum. Kendaraan roda dua dan tiga juga menjadi target dari pembatasan BBM bersubsidi ini. Serta kendaraan operasional umum seperti mobil jenazah dan ambulans. Selain dari tiga golongan tersebut yang semula berbahan bakar bensin  (BBM bersubsidi) beralih pada pertamax sebagai bahan bakar kendaraannya. Menteri ESDM Darwin Z Saleh menyatakan bahwa kebijakan ini meminta kesadaran masyarakat mampu untuk tidak membebani anggaran negara dengan tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi dan hal itu akan menghemat anggaran Negara. (Okezone, 13 Desember 2010). Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM jenis premium meskipun harga minyak mentah dunia sudah mencapai 100 dolar Amerika per barel, tapi pemerintah akan fokus pada program penghematan anggaran negara melalui pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan berplat hitam. Pemerintah mengharapkan dengan kebijakan ini dapat menghemat anggaran belanja sampai 28 trilyun. (Liputan6.com, 12 Januari 2011).

Menurut pemerintah, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi juga dimaksudkan agar ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)  tidak terjadi lagi. Sebab dari data yang diungkapkan Menteri ESDM saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI diketahui bahwa sekitar 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan tertinggi per bulan justru menerima alokasi subsidi sebesar 77 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan 25 persen kelompok rumah tangga dengan penghasilan terendah per bulan hanya menerima alokasi subsidi sebesar 15 persen. Sedangkan Menteri Perekonomian mengatakan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sudah tepat. Karena BBM bersubsidi itu pada mulanya diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Subsidi adalah alokasi anggaran. Pemerintah memberikan perlindungan untuk masyarakat yang perlu dilindungi. (Okezone, 13 Desember 2010).

Namun demikian ada pendapat yang menyatakan bahwa skema kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai bukan merupakan solusi yang tepat karena menimbulkan beberapa dampak negatif. Seperti: akan muncul disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang akan mendorong terjadinya penyelundupan, penimbunan dan penjualan BBM bersubsidi di luar SPBU serta rawan pengoplosan BBM. Pembatasan BBM bersubsidi juga dinilai akan mengancam SPBU domestik karena kalah bersaing dengan SPBU asing. Dan dampak yang lebih merugikan lagi terutama dirasakan oleh para pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) karena berakibat makin membesar biaya produksi yang akhirnya harga barangpun naik (Okezone, 12 Desember 2010).

Pengamat perminyakan, Nizar Dahlan bahkan meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi karena penghematan anggaran akan sulit tercapai. Hal ini dipengaruhi  oleh sulitnya mengendalikan harga minyak dunia. (rakyatmerdeka On line, 18 Januari 2011).

Masalahnya, apakah kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini akan benar-benar melindungi rakyat miskin? Ataukah bernasib sama dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang selalu gagal dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan rakyat? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini?

 

Hukum Kepemilikan Menurut Pandangan Islam

Sebelum membicarakan masalah pengelolaan BBM, kita mulai dari pemikiran: siapa sesungguhnya pemilik dari BBM itu sendiri. Allah berfirman  dalam surat Al Baqarah ayat 284: “Sesungguhnya milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi .” Dari ayat ini dapat diketahui bahwa Allah lah yang menciptakan semua yang ada dilangit dan dibumi, maka ini berarti Allah lah yang  memiliki asal hak pemilikan. Namun demikian, Allah telah menggantikan hak kepemilikannya pada pemilikan manusia sehingga manusia dapat memiliki sesuatu/harta. Ini berarti Allah telah mengijinkan manusia untuk memanfaatkan kepemilikannya, sehingga manusia dapat memiliki sesuatu/harta secara de facto dan de yure. Berdasar dari firman Allah dalam surat Al Hadid ayat 7: “Dan nafkahkanlah sebagian dari sesuatu yang telah digantikan pemilikannya padamu,” maka kepemilikan dapat diartikan sebagai izin dari Asy-Syar’i (Allah SWT) untuk memanfaatkan sesuatu.

Kepemilikan dalam pandangan Islam ada tiga macam, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Kepemilikan individu berarti izin syara’ dalam memanfaatkan sesuatau melalui sebab-sebab kepemilikan, seperti: bekerja, warisan, pemberian harta oleh negara maupun dari hadiah. Sedangkan pemilikan negara adalah setiap harta yang telah ditetapkan oleh hukum syara’ dan penganggarannya berdasar pada pendapat  kepala negara dan ijtihadnya, seperti : fa’i, kharaj, maupun jizyah. Adapun kepemilikan umum adalah izin syara’ terhadap masyarakat umum untuk secara bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah Saw  dari lbnu Abbas, bahwa Nabi Saw pernah bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.”(HR. Abu Daud). Hadist ini telah menunjukkan bahwa manusia berserikat antara satu dengan yang lain terhadap benda-benda, seperti: minyak bumi dan hasil olahannya, listrik, atau telepon. Setiap individu manusia diperbolehkan memanfaatkan benda-benda seperti itu tapi dilarang untuk memilikinya.

Kepemilikan umum ada tiga macam: (1) sarana umum, yaitu apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri, maka komunitas tersebut akan bercerai-berai guna mendapatkannya. (2) benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi atau pihak swasta. Seperti: jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya. (3)  bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Pemikiran tersebut sesuai dengan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola sebuah tambang garam. Lalu Rasulullah saw memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir.”Rasulullah saw kemudian menarik kembali tambang tersebut darinya. (HR. At-Tirmidzi). Hadits tersebut menyerupakan tambang garam dengan air yang mengalir, karena jumlahnya yang sangat besar. Hadits ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah saw telah memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hamal yang menunjukkan kebolehan memiliki tambang. Namun tatkala beliau mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir (jumlahnya sangat besar), maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang garam tersebut dapat dikategorikan sebagai milik umum.

Inilah pemikiran Islam mengenai hukum kepemilikan. Pemikiran ini jelas berbeda dengan pemikiran kapitalisme yang menganggap bahwa hukum asal pemilikan adalah hak milik benda dan hak milik pribadi. Pemikiran mengenai hukum kepemilikan kapitalisme seperti itu adalah salah. Sebab, benda dan pribadi, keduanya adalah makhluk/ciptaan Allah. Benda dan pribadi tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Benda dan pribadi ada karena diciptakan oleh Allah, sehingga keduanya bukan asal dari segala sesuatu, bukan pula asal dari pemilikan. Dilihat dari sisi manapun, tidak mungkin suatu yang diciptakan (makhluk) dapat menjadi asal segala sesuatu. Karena Allah sebagai pencipta segala sesuatu, maka Allah lah yang memiliki asal hak pemilikan dan Allah lah  yang berhak untuk mengatur miliknya.

Terkait dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang merupakan barang tambang maka BBM termasuk juga dalam kepemilikan umum. Dalam hal ini milik umum dapat dikatakan sebagai milik rakyat, sehingga boleh saja bagi rakyat menyerahkan urusan pengelolaan dan distribusinya kepada pemerintah yang dianggap sebagai wakil rakyat. Namun dalam hal ini kedudukan pemerintah tetaplah bukan sebagai pemilik BBM tersebut sehingga pemerintah tidak berhak untuk memperjualbelikannya. Pada hadist : “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api’’, Anas ra meriwayatkan hadits dari lbnu Abbas ra  tersebut dengan menambahkan “wa tsamanuhu haram” (dan harganya haram), yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan. Karena itu, pemerintah, karena bukan pemilik, tidak berhak untuk menyerahkan pengelolaan BBM itu kepada orang tertentu apalagi menjualnya kepada pihak asing (memprivatisasi). Pemerintah juga tidak berhak bertindak seolah-olah sebagai penjual, apalagi menempatkan rakyat sebagai pembeli.

 

Bukan Solusi

Dengan cara pandang ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jelas bukan untuk melindungi rakyat miskin atau kaum dhuafa. Kebijakan ini justru akan mencetak orang miskin lebih banyak lagi. Seorang pengamat energi mengatakan, bahwa penerapan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi  akan memicu melambungnya inflasi dan lemahnya daya beli masyarakat. Sebab, baik BBM jenis Super milik Shell (asing) maupun Pertamax (Pertamina) dalam tiap pekannya akan semakin naik karena mengikuti harga pasar. (inilah.com, 7 Desember 2010). Hal ini sudah bisa dilihat sejak awal tahun ini dimana pemerintah -melalui Pertamina- pada bulan Januari ini saja sudah menaikan harga pertamax dua kali. Pada tanggal 1 Januari, pertamax naik harga dari Rp 7050,00 menjadi Rp 7500,00, sedangkan pertamax plus naik harga dari Rp 7500,00 menjadi Rp 7900,00. Kemudian pada tanggal 15 Januari, harga pertamax naik lagi menjadi Rp 7850,00, sedangkan pertamax plus menjadi Rp 8100,00. (rakyatmerdeka Online, 18 Januari 2011).

Kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini adalah bentuk tambal sulam dari kebobrokkan sistem saat ini dimana negara lepas tangan dari tanggung jawabnya menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara  memberikan jaminan kesejahteraan pada sebagian rakyat saja, tidak untuk seluruh rakyatnya. Kesalahan paradigma kepemilikan BBM seperti ini  yang menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan justru tidak  tepat dan terlihat hanya menguntungkan segelintir orang saja, terutama bagi pemilik perusahaan BBM baik negara ataupun swasta. Harusnya negara menjadi pelayan bagi rakyatnya dan bertanggungjawab atas penjaminan kesejahteraannya, bukan hanya mensejahterakan segelintir orang saja. Hal ini sesuai dengan hadist  yang artinya: “Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.”(HR. Ahmad, Syaikhan, Abu Dawud, dari Ibnu Umar). Maksud dari hadist ini adalah seorang kepala negara mempunyai kewajiban memelihara, mengatur dan melindungi urusan rakyat seluruhnya. Kesalahan paradigma ini harus dselesaikan dengan mengubah paradigma tersebut, yaitu mengembalikan kepemilikan BBM kepada kepemilikan umum sehingga negara hanya mengelola dan mendistribusikan BBM tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali.

 

Penutup

Rencana pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bukanlah solusi untuk mensejahterakan rakyat miskin. Akan tetapi faktanya menunjukkan bahwa kebijakan ini semakin menyengsarakan rakyat, karena hanya kelompok tertentu saja yang bisa menikmati BBM bersubsidi sedangkan yang lain dipaksa membeli BBM non subsidi yang harganya tinggi. Padahal Rasulullah Saw telah bersabda:”barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. (HR. Ahmad).

Akhirnya kembali kepada kita umat Islam, apakah kita masih terus rela dengan kapitalisme yang sudah jelas menindas dan mengambil hak-hak umum ataukah kita kembali kepada Islam yang memberikan hak umum kepada kepemilikan umum? 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: