KEMISKINAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN JUMLAH PENDUDUK YANG BANYAK (Menyerahkan pengaturan jumlah anak kepada keluarga tanpa pemaksaan negara untuk mewujudkan keluarga sejahtera)

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diminta untuk lebih serius menangani tingkat pertumbuhan penduduk yang kian lama semakin mengkhawatirkan. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah-langkah yang akan diambil untuk mengerem atau mengendalikan ledakan jumlah penduduk. “Kami minta pemerintah dalam hal ini BKKBN tidak santai-santai menyikapi persoalan ledakan jumlah penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali pasti menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan pemerintah,” kata anggota Komisi IX DPR Imam Suroso di Jakarta. (Suara Merdeka, 29 Maret 2011)

Dalam hitungan BKKBN, laju pertambahan penduduk di Indonesia sangat cepat dan terus meningkat. Apabila tidak ada intervensi pemerintah dengan meningkatkan program keluarga berencana (KB), ledakan penduduk niscaya tidak bisa dikendalikan lagi. (Suara Merdeka, 30/3/2011). Perlu diketahui bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 sebesar 205,1 juta jiwa, dan pada tahun 2010 sudah mencapai 234,2 juta jiwa. Angka ini menempatkanIndonesiaberada pada posisi ke-4 sebagai negara yang terbanyak penduduknya setelahCina,Indiadan Amerika Serikat. (Kompas.com, 23 Juni 2010).

Berbagai kalangan menganggap bahwa masalah bagi pemerintah dan masyarakat terkait jumlah penduduk yang banyak adalah kemiskinan.  Karena itu, ada desakan pada pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan mengendalikan laju jumlah penduduk dan menggalakkan program Keluarga Berencana sebagai upaya untuk membatasi kelahiran.

Realitas tersebut menimbulkan pertanyaan: Bagaimana pandangan Islam terhadap: (1) Masalah kemiskinan? (2) Masalah membatasi kelahiran?

Masalah Kemiskinan

Masalah kemiskinan sebenarnya tidak disebabkan oleh jumlah penduduk yang banyak tetapi karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang tidak adil dan menghisap kekayaan masyarakat. Sebagai contoh: adanya penghisapan kekayaan masyarakat melalui sistem hutang piutang ribawi dan  penguasaan harta milik umum oleh para kapitalis. Untuk menutupi  kebobrokan sistemnya mereka mengopinikan bahwa kemiskinan disebabkan oleh jumlah penduduk yang banyak. Sebagai contoh adalah teori  kependudukan T.R. Malhtus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk meningkat secara geometri sementara kebutuhan meningkat secara aritmetika menyebabkan kemiskinan dan penderitaan tidak dapat dihindari, sehingga mengendalikan jumlah penduduk sangat penting.  Dari sini muncul pandangan bahwa penggunaan kontrasepsi dapat dilakukan untuk membatasi jumlah anak dan mengatasi kemiskinan.

Teori T.R. Malthus ini terbukti sejalan dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sebab, barang dan jasa dikuasai oleh segelintir kapitalis sedangkan kebutuhan manusia begitu banyak. Sejak saat itu barang dan jasa menjadi terbatas jumlahnya sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dari sini mereka mengatakan bahwa masalah utama krisis ekonomi di dunia adalah meningkatnya kebutuhan dan jumlah penduduk  dan terbatasnya sumber daya alam serta alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mereka mengklaim bahwa solusinya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejalan waktunya dengan mengendalikan kelahiran untuk menurunkan jumlah penduduk.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang banyak tidak serta merta menyebabkan terjadinya kemiskinan. Sebab kemiskinan bisa saja terjadi pada daerah yang  tidak padat penduduknya, bahkan bisa juga terjadi pada daerah yang sumber kekayaannya melimpah. Hal ini bisa dilihat dari hasil sensus nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010. Dengan membandingkan angka kemiskinan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 13,33 persen. Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Perlu diketahui, jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi. (VIVANews, 25 Agustus 2010).

Karena itu masalah kemiskinan tidak akan bisa diselesaikan dengan pembatasan kelahiran. Dalam pandangan Islam, Allah Swt telah menciptakan sumber daya alam/kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Melalui mekanisme pemilikan dan pendistribusian harta yang sesuai dengan Islam,  permasalahan kemiskinan akan dapat teratasi dengan tuntas, yaitu sebagai berikut:

  1.  Adanya pembagian pemilikan menjadi pemilikan individu, pemilikan umum dan negara, yang menjamin orang kaya dan negara tidak mencaplok harta individu dan harta umum kecuali dengan cara yang hak.
  2. Adanya jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan primer (pangan, sandang, dan papan). Dengan cara: (1) Mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya karena hal itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. (2) Mewajibkan kerabat dekat yang mampu untuk menanggung saudaranya yang tidak mampu karena kerabat dekat merupakan tanggung jawab bagi kerabat dekat yang lainnya. (3) Mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin dengan memberikan jaminan kepada rakyat yang sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, sedangkan keluarga dekatnya juga tidak ada yang mampu menanggung. Rasulullah SAW bersabda : “Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja yang meninggalkan ‘kalla’, maka dia menjadi kewajiban kami.” (HR. Imam Muslim). (4) Mewajibkan kaum muslimin untuk membantu orang miskin, karena hal ini merupakan perintah bagi orang yang mampu untuk membantu orang miskin. Hal ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah: “Siapa saja yang menjadi penduduk suatu daerah, dimana di antara mereka terdapat seseorang yang kelaparan, maka perlindungan Allah Tabaraka Wata’ala terlepas dari mereka.” (HR. Imam Ahmad).
  3. C.     Negara berkewajiban secara langsung untuk melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan. Negara bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya, dan dilarang untuk menelantarkan rakyatnya. Hal ini ditegaskan   oleh sabda Rasulullah: “Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya)” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

 

Hukum Islam Dalam Pembatasan Kelahiran

Pada dasarnya upaya untuk membatasi kelahiran atau dengan kata lain mencegah  kehamilan bagi sepasang suami istri diperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan mudharat bagi keduanya. Kebolehan ini diqiyaskan dengan masalah ‘azl. Dalam hal ini, Imam Al Bukhari menuturkan riwayat yang dituturkan oleh ‘Atha’ yang bersumber dari Jabir r.a. sebagai berikut : “Kami pernah melakukan ‘azl pada masa Rasulullah Saw, sementara Al Qur’an pada saat itu masih turun.” Jabir r.a. juga bertutur, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud sebagai berikut : “Sesungguhnya seorang laki-laki pernah menjumpai Rasulullah Saw, seraya berkata, Sebetulnya saya mempunyai seorang budak wanita. Ia adalah pelayan kami sekaligus tukang menyiram kebun kurma kami. Saya sering menggaulinya, tetapi saya tidak suka jika sampai ia hamil.” Mendengar itu Nabi Saw bersabda, “Jika engkau mau, lakukanlah ‘azl terhadapnya, karena sesungguhnya akan sampai juga pada wanita itu apa yang memang telah ditakdirkan oleh Allah baginya.

Dengan demikian tindakan yang dilakukan dengan maksud mencegah kehamilan seperti: keluarga berencana, dibolehkan sebagaimana dibolehkannya melakukan ‘azl. Kebolehan ini didasarkan pada dalil-dalil yang ada yang memang membolehkannya secara mutlak.  Dalam hal ini tidak bisa dikatakan bahwa ‘azl sama dengan membunuh anak sebelum diciptakan. Banyak dalil yang secara tegas menolak persepsi seperti ini. Sebagai contoh, Imam Abu Dawud telah menuturkan riwayat yang bersumber dari Abu Sa’id : “Seorang laki-laki pernah berkata kepada Rasulullah Saw, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki budak wanita. Saya sering menggaulinya dan melakukan ‘azl terhadapnya, karena saya tidak suka kalau ia sampai hamil, padahal saya menyukai apa yang bisa disukai para laki-laki. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menyatakan bahwa ‘azl adalah tindakan pembunuhan kecil.” Mendengar itu, Rasulullah Saw menjawab, “Orang-orang Yahudi itu telah berdusta. Sebab, kalau memang Allah Swt telah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, engkau pasti tidak akan mampu menghalanginya.”

            Demikian juga tidak bisa dikatakan bahwa upaya pencegahan kehamilan menyalahi anjuran Rasulullah Saw untuk memperbanyak keturunan hanya karena Rasulullah Saw  pernah bersabda: “Kawinlah kalian, kembangkanlah keturunan kalian, dan perbanyaklah”. Juga sabda Rasulullah Saw: “Seorang wanita yang berkulit hitam tetapi subur adalah lebih baik ketimbang seorang wanita yang cantik tetapi mandul.” Dalam hal ini harus difahami bahwa telah ada ketetapan Rasulullah Saw, yang pertama tentang anjuran untuk memperbanyak keturunan dan yang kedua terdapat kebolehan untuk melakukan ‘azl. Jadi dalam hal ini tidak ada pertentangan diantara keduanya. Hanya saja harus diingat bahwa dibolehkannya  melakukan tindakan pencegahan kehamilan tidak berarti boleh melakukan tindakan aborsi (pengguguran janin). Sebab, tindakan aborsi merupakan hal yang dilarang dalam pandangan Islam.

Penutup

Sesungguhnya tidak ada seorangpun mengingkari bahwa banyaknya jumlah penduduk  merupakan sebab kemuliaan dan kekuatan suatu umat. Islam menganjurkan dan memerintahkan agar memperbanyak keturunan dan menjadikan menjaga keturunan serta mendidiknya sebagai cita-cita yang tinggi. Sebab Islam memandang bahwa adanya umat yang banyak merupakan sumber kekuatan untuk mengemban risalah Islam. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menutupi kebobrokan sistem mereka yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan dengan mengopinikan kepada umat manusia bahwa banyak anak banyak masalah, banyak penduduk berarti menimbulkan masalah kemiskinan dan kelaparan.

Karena itu, upaya-upaya yang dilakukan untuk membatasi kelahiran atau mencegah kehamilan hendaknya dilakukan karena memang dibolehkan oleh syari’at Islam. Bukan dilakukan karena adanya pandangan yang keliru yang tidak berasal dari syari’at Islam. Harus difahami bahwa masalah pencegahan kehamilan merupakan masalah yang telah ditetapkan dalam Islam sebagai masalah keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera sehingga fihak diluar keluarga (termasuk pemerintah) tidak boleh mencampurinya. Allah Swt berfirman: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’ ayat: 31).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: