SISTEM KEHIDUPAN ISLAM MENJAMIN HAK-HAK ANAK (Refleksi Peringatan Hari Anak)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional,  ditetapkan bahwa setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Karena itu sejak tahun 1986 hingga sekarang peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan setiap tahun dengan meriah dan gema-nya sangat terasa di seantero wilayah negeri ini. Menteri Kesehatan selaku koordinator peringatan HAN 2011 dalam sambutan yang tertulis pada Buku Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional 2011 menyatakan bahwa peringatan  HAN dilaksanakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah dengan  tujuan agar semua lapisan masyarakat menyadari akan pentingnya pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak Indonesia. Adapun  tujuan umum dari peringatan HAN 2011 itu sendiri adalah untuk menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif stakeholders serta masyarakat pada umumnya dalam bidang kesehatan dan pemenuhan hak-hak anak, pemberian layanan pendidikan, gizi, serta memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat tentang penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2011.

Jika dicermati, tujuan umum diselenggarakannya peringatan HAN 2011 tidak terlepas dari adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa masih banyak dari anak-anak Indonesiayang tidak terpenuhi hak-haknya. Berdasarkan data BPS tahun 2009, tercatat sebanyak 7,4 juta anak berasal dari Rumah Tangga Sangat Miskin, termasuk diantaranya 1,2 juta anak balita terlantar, 3,2 juta anak terlantar, 230.000 anak jalanan, 5.952 anak yang berhadapan dengan hukum dan ribuan anak-anak yang sampai saat ini hak-hak dasarnya masih belum terpenuhi. (Kompasiana.com, 30 Desember 2010). Adanya berbagai tindakan kejahatan yang menimpa anak-anak Indonesia seperti perdagangan anak, eskploitasi dan kekerasan seksual, prostitusi maupun terlibat masalah  narkotik juga merupakan bukti nyata bahwa anak-anak Indonesia tidak terpenuhi hak-haknya, seperti: hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembangnya, dll.

Masalahnya, sudah seperempat abad  terlewati sejak dicanangkannya peringatan hari anak nasional bahkan ada juga peringatan hari anak internasional yang selalu diselenggarakan tiap tahun. Alih-alih terpenuhinya hak-hak anak, justru masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran hak-hak anak  semakin banyak. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa kasus perdagangan anak meningkat tiap tahun. Pada tahun 2004 terjadi 10 kasus, tahun 2005 terjadi 18 kasus, tahun 2006 terjadi 129 kasus, tahun 2007 terjadi 240 kasus, dan pada tahun 2010 sudah melonjak menjadi 412 kasus. Komnas PA juga menerima kasus pengaduan anak hilang dari masyarakat sepanjang tahun 2009 sebanyak 109 kasus, dimana 22 diantaranya dinyatakan hilang dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin. Pada tahun 2010 kasus pengaduan anak hilang menjadi 110 kasus, dimana 26 diantaranya dilaporkan bahwa anak hilang dari lingkungan sekolah, rumah, dan tempat-tempat bermain anak.

Selain itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial, Makmur Sanusi, menyatakan bahwa anak-anak yang terjerat kasus kriminal juga cenderung meningkat. Pada tahun 2008 terjadi 6500 kasus, sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi 6704 kasus. (BorneoNews.co.id, 23 Juni 2010).

Masalah yang dikemukakan tersebut tentu memerlukan solusi dalam kehidupan kita. Sebab keberadaan anak-anak sekarang terkait erat dengan keberadaan generasi penerus yang akan menentukan kebangkitan atau kehancuran bangsa dan umat manusia. Memang sudah banyak pemikiran dan metode yang selama ini dijadikan solusi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.  Realitasnya, solusi tersebut belum dapat menjamin terpenuhinya  hak-hak anak. Termasuk adanya resolusi PBB tentang Konveksi Hak-hak Anak yang telah dideklarasikan sejak tahun 1989, ternyata belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah ini?

 

Islam Menjamin Terpenuhinya Hak-hak Anak

Islam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Pernyataan ini didasarkan dari adanya seperangkat aturan untuk manusia yang terkait dengan keberadaan anak. Di mulai dari  pengakuan Islam terhadap hak hidup setiap anak yang dapat dilihat dari adanya hukum haram untuk melakukan aborsi dan pembunuhan anak. Yaitu firman Allah Swt dalam QS. Al Isra’ ayat 31 yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Selanjutnya Islam juga menjelaskan hukum yang terkait dengan kewajiban melakukan pengasuhan atau pemeliharaan terhadap anak. Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban, karena jika anak dibiarkan terlantar, ia pasti akan menderita dan binasa. Oleh karena itu, jiwa anak wajib dipelihara agar terhindar dari kebinasaan, sekaligus diselamatkan dari sesuatu yang dapat membinasakannya.  Hukum Islam menetapkan bahwa hak pengasuhan anak diberikan kepada pihak yang paling dekat kekerabatannya dengan anak. Dalam hal ini ibu dari anak tersebut yang paling berhak melakukan pengasuhan pada anak. Hanya saja jika ibu karena sesuatu hal tidak mampu untuk mengasuh anaknya, maka pengasuhan bisa diserahkan pada kerabat lain   sesuai urutan kerabat yang sudah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.

Hanya saja, juga harus diperhatikan bahwa  pengasuhan anak tidak diserahkan kepada orang yang bisa menelantarkan anak, karena hal itu jelas membahayakannya. Atas dasar ini, pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada anak kecil atau orang yang cacat mental.  Juga tidak boleh diserahkan kepada orang yang memiliki sifat-sifat buruk, misal: fasik. Sebab, sifat-sifat buruk semacam itu dapat mengakibatkan anak yang dipeliharanya tumbuh dan berkembang dengan sifat-sifat yang rusak, dan kerusakan sendiri dapat dipandang sebagai suatu kebinasaan.

Selanjutnya, Islam memberikan hak nafkah berupa pangan, sandang dan papan kepada anak melalui adanya kewajiban mencari nafkah kehidupan kepada kepala keluarga. Jika kepala keluarga tidak mampu memenuhi, maka kewajiban beralih kepada kerabatnya yang mampu. Tetapi jika ini pun juga belum mampu memenuhi nafkah anak, negaralah yang secara langsung terkena kewajiban untuk memenuhinya. Sebab hal itu memang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyatnya), dan ia akan diminta pertanggung jawaban terhadap urusannya (rakyatnya).” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Adanya hukum pengasuhan anak juga berarti Islam menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan anak. Sebab, hukum tersebut mewajibkan kepada orang-orang yang berhak mengasuh anak untuk menjaga keselamatan diri anak. Sehingga aktivitasnya bisa berupa mendidiknya dengan baik, menjaga kesehatannya dan memberikan kasih sayang sehingga anak merasa aman. Hal ini harus dilakukan  pada awal kehidupan setiap individu anak karena akan menjadi bekal dirinya menuju manusia dewasa yang siap menerima semua beban taklif hukum syara’ untuk mengarungi kehidupannya.

Demikianlah seperangkat aturan yang akan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Aturan-aturan tersebut harus dilaksanakan dengan dorongan ketaqwaan pada Allah Swt bukan dengan sekedar dorongan pemikiran bahwa anak adalah investasi masa depan. Sehingga ketika ada pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut, bisa diajukan ke pengadilan dan diberi sanksi sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran hak-hak anak.

 

Tanggung Jawab Keluarga, Masyarakat Dan Negara

            Hal lain yang menyebabkan tidak terjaminnya hak-hak anak adalah terdapatnya  anggapan keliru yang menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab individu/keluarga saja. Padahal masalah-masalah yang terjadi, seperti: keberadaan anak-anak jalanan maupun anak-anak terlantar dari keluarga miskin, tidak akan selesai dengan pembebanan tanggung jawab individu/keluarganya. Masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab serupa demi terjaminnya hak-hak anak. Karena itu harus dipahami bahwa masalah terpenuhinya hak-hak anak bukan sekedar urusan keluarga, atau dianggap terkait dengan masalah ekonomi atau sosial saja. Masalah ini harus dipahami sebagai permasalahan sistem kehidupan yang tidak layak untuk manusia, sehingga harus diselesaikan dengan pemikiran dan metode yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa menimbulkan permasalahan yang lainnya. Permasalahan hak-hak anak harus diselesaikan dengan solusi yang dapat menyelesaikan juga permasalahan kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, pornografi, kemerosotan moral, keadilan, keamanan, dll.

Adanya warga negara miskin yang terpaksa melibatkan anak-anak dari keluarganya untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan alasan penghasilan yang mereka terima jauh dari cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, bisa menjadi contoh. Bekerjanya anak-anak ini jelas menyebabkan terampasnya hak-hak mereka. Misal: hak untuk mendapatkan pendidikan dasar atau hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan rasa aman.  Ketika mekanisme tolong menolong dan saling membantu antara yang kaya dan yang miskin tidak terjadi dalam masyarakat, dan penguasa negara lalai untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyatnya, maka hak-hak anak tidak akan pernah terpenuhi.

Begitu juga adanya anak-anak yang melakukan tindak kriminalitas seperti: mencuri, merampas, terlibat narkoba, dll, tidak bisa semata-mata dikatakan sebagai akibat kelalaian  dari orang tuanya saja.  Sehingga solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut berupa himbauan/anjuran pada orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dan memenuhi hak-haknya.  Tidak bisa seperti itu.  Sebab, lingkungan sekitar anak (rumah, sekolah, masyarakat sekitarnya) berperan juga dalam membentuk perilaku anak-anak. Ketika anak-anak melihat tontonan yang buruk dan tidak mendidik dari berbagai media seperti: buku bacaan, televisi, internet, dll, tentu hal tersebut akan mempengaruhi pemikiran dan perilakunya sehari-hari.

 

Penutup

Dari sini dapat dikatakan bahwa selain keluarga, tanggung jawab terhadap terpenuhinya hak-hak anak juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara. Terutama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terpenuhinya hak-hak anak. Dengan lingkungan yang kondusif tidak hanya terbentuk anak-anak Indonesiayang sehat, kreatif dan berakhlak mulia.  Akan terbentuk di dunia generasi umat manusia yang mampu menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu hendaknya kita mengingat firman Allah Swt dalam QS. Al An’aam ayat 153: “Dan ini adalah jalanKU yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain). Karena jalan-jalan itu akan menceraiberaikan kamu dari jalanNYA.Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. “

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: