IDEAL: ‘KELUARGA BERENCANA’ YANG ISLAMI

Selama ini ada anggapan bahwa keluarga berencana tidak Islami.  Hal ini terjadi karena seolah-olah ada ‘pemaksaan’ pada pasutri (pasangan suami istri) supaya punya anak dalam jumlah sedikit, misalnya saja di China satu, atau di Indonesia dua.  Pemerintah Indonesia misalnya, melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dahulu mengkampanyekan  “dua anak cukup”, dilanjutkan “dua anak lebih baik”, dan kemudian dipertegas dengan “dua anak cukup, empat terlalu”.

Kemungkinan ‘pemaksaan’ juga terlihat dari sisi pemikiran yang diadopsi.  Keluarga berencana mengodpsi pemikiran Malthus yang ‘berkhayal’ jumlah penduduk (dan kebutuhannya) akan berkembang banyak sekali, sedangkan jumlah pangan (dan barang2) tidak mampu memenuhinya.  Sudah banyak yang mengkritik pemikiran ‘takhayul’ Malthus, namun masih juga diadopsi.  Jadilah banyak yang beranggapan bahwa ada pemaksaan pada pasutri supaya hanya memiliki anak dalam jumlah sedikit, sehingga ada anggapan bahwa keluarga berencana tidak Islami.

Hal ini masih ditambah dengan berbagai program-program keluarga berencana yang tidak memperhatikan dampak negatif di tengah masyarakat.  Sebagai contoh kampanye “dua anak cukup”, “dua anak lebih baik”, dan “dua anak cukup, empat terlalu” tidak memperhatikan pandangan dalam agama Islam yang memperbolehkan keluarga memiliki anak dalam jumlah banyak.  Contoh lain, program pencegahan kehamilan melalui pembagian kondom. Harus diakui bahwa pada saat ini pasangan yang bukan suami istri yang seharusnya dilarang, justru mendapatkan angin kebebasan liberalisme laknatullah. Salah satunya dengan tersebar luasnya kondom. Masih banyak contoh lain, semuanya berujung pada kemungkinan ‘pemaksaan’ dalam keluarga berencana.  Karena itu ada anggapan bahwa keluarga berencana tidak Islami.

Apalagi kalau dilihat dari sisi kesalahan dan ketidakadilan dalam memperhatikan permasalahan yang sesungguhnya.  Penduduk sedikit atau banyak sebenarnya bukan suatu masalah.  Yang menjadi masalah adalah kalau ada sebagian penduduk, biasanya konglomerat jahat dan pendukungnya, yang menguasai hajat hidup orang banyak, menutup akses kehidupan di tengah masyarakat atau menyembunyikan barang dan uang di tengah masyarakat.  Baik untuk tujuan menaikan harga, kesenangan, atau sengaja membuat susah orang lain.  Inilah yang seharusnya diselesaikan masalahnya, bukan masalah penduduk yang berjumlah banyak.  Merupakan kesalahan ketika membiarkan konglomerat jahat seperti itu. Merupakan ketidakadilan ketika menyalahkan jumlah penduduk hanya karena mereka berjumlah banyak dan tidak menyalahkan konglomerat jahat yang menyengsarakan.  Kesalahan dan ketidakadilan ini seolah-olah memperkuat terjadinya ‘pemaksaan’ bagi pasutri dalam berkeluarga berencana,  sehingga ada anggapan bahwa keluarga berencana tidak Islami.

Padahal kalau direncanakan secara Islami, keluarga Islami dapat terbentuk.  Memang dalam hal ini harus dilakukan berbagai perubahan terhadap keluarga berencana yang selama ini terkesan dipaksakan dan penuh dengan ketidakadilan.  Namun demikian, perubahan yang harus dilakukan ini karena proses dan hasilnya baik bagi keluarga maupun negara. Perubahan apa yang harus dilakukan? 

 

Tidak Memaksakan Jumlah Kelahiran

Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits di mana Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah oleh kalian wanita yang pecinta dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian dihadapan umat-umat lain”. Hadits ini menunjukan bahwa umat Islam diperbolehkan memiliki anak keturunan dalam jumlah yang banyak dengan harapan besuk di akhirat menjadi kebanggan nabi Muhammad SAW.

Namun, harus diakui bahwa ada juga larangan  banyak anak keturunan, yaitu  ketika anak keturunan banyak itu hanya untuk meniru-niru orang-orang non Islam yang menggunakan keturunan yang banyak sebagaimana punya harta yang banyak dimaksudkan untuk kesombongan di hadapan orang lain.  Allah SWT telah mengingatkan bahwa itu salah satu kesenangan yang menipu. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hadiid ayat 20: ‘Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta bersombong-sombongan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu

Pasangan suami istri harus memahami bahwa anak-anaknya harus dipersiapkan untuk nantinya masuk surga, sebagaimana pasangan suami istri itu sendiri.  Bahkan Allah SWT menjanjikan pasutri yang beriman untuk berkumpul dengan anak keturunannya yang juga beriman.  Allah SWT berfirman dalam surat AthThuur ayat 21: “Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan (di surga) anak keturunan mereka dengan merekadan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia, dengan apa yang dikerjakannya akan mendapat balasan”.  Apabila keluarga dan anak keturunannya yang beriman dan masuk surga lebih banyak dibandingkan umat lain, maka tentunya menjadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan hal itu, siapapun, termasuk pemerintah, tidak perlu memaksakan jumlah kelahiran dan anak keturunan, dalam jumlah sedikit atau banyak.  Apapun program kependudukan dan perencanaan untuk keluarga hendaknya tidak memaksakan jumlah anak keturunan yang dimiliki pasangan suami istri. Jumlah anak banyak belum tentu masuk surga, sebagaimana jumlah anak sedikit.  Demikian juga jumlah anak sedikit belum tentu masuk neraka, sebagaimana juga jumlah anak banyak.

Apalagi kalau itu sekadar mengikuti pemikiran Malthus, Club of Rome, dan lain-lain.  Mereka itu ‘belum jelas’ posisinya di akhirat, bahkan kemungkinan besar di neraka yang tentunya tidak menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW adalah kalau umatnya unggul telak atas mereka dalam jumlah dan amal sholeh.  Oleh karena itu tidak perlu memaksa pasangan suami istri dalam jumlah kelahiran dan anak keturunan.

Kampanye dan berbagai program yang dilaksanakan hendaknya mengarahkan pasangan suami istri merencanakan untuk mendidik anak keturunannya dengan sebaik-baiknya.  Bagi pasangan suami istri yang mampu memiliki anak dalam jumlah banyak dan mampu  mendidiknya dengan baik maka dikampanyekan dan dipersiapkan program yang mendorong mereka memiliki anak dalam jumlah banyak.  Bagi pasangan suami istri yang mampu memiliki anak dalam jumlah banyak, namun tidak mampu mendidiknya dengan baik, maka dikampanyekan dan dipersiapkan program yang mendorong mereka memiliki anak dalam jumlah sedikit.  Bagi  pasangan suami istri yang hanya mau memiliki anak dalam jumlah sedikit, padahal mampu  mendidik dengan baik maka dikampanyekan dan dipersiapkan program yang mendorong mereka memiliki anak dalam jumlah banyak.  Bagi pasangan suami istri yang hanya mau memiliki anak sedikit dan tidak mampu  mendidik dengan baik maka dikampanyekan dan dipersiapkan program yang mendorong mereka memiliki anak dalam jumlah sedikit. Jadi yang terpenting bukan jumlah anak. Namun bagaimana mempersiapkan anak keturunan, misal: melalui pendidikannya, sehingga anak keturunan itu mampu membawanya ke surga, mempertemukan dengan orang tunya dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW.

 

Menghukum Praktek Konglomerasi Yang Diharamkan 

Sebagaimana dikemukakan di depan, permasalahan sesungguhnya adalah adanya praktek-praktek konglomerasi yang diharamkan, yaitu konglomerasi yang menguasai hajat hidup orang banyak, menutup akses pihak lain untuk meraih kehidupan dan untuk berbagai kepentingan menyembunyikan harta dan uang dari tengah masyarakat.  Sebagai contoh, mereka berbisnis pada bidang keuangan yang ribawi.  Contoh yang lain, mereka berbisnis pada harta milik bersama, seperti pertambangan besar yang seharusnya menjadi milik bersama seluruh masyarakat. Masih banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa para konglomerat meraup kekayaan dari tengah masyarakat dengan cara yang tidak sah.

Harus ada tindakan yang tegas terhadap mereka. Tindakan tegas tersebut meliputi dua hal. Pertama, larangan konglomerasi haram yang diikuti dengan penegakan hukum terhadap larangan tersebut.  Kedua, keuntungan yang telah diperoleh dari konglomerasi haram harus disita dan dikembalikan kepada masyarakat.  Harus ada kampanye dan program-program yang jelas dari pemerintah mengenai hal itu.

Pemerintah pun seharusnya tidak terbawa arus pemikiran konglomerasi haram.  Misalnya, terbawa arus untuk ikut berbisnis konglomerasi haram melalui perusahaan plat merah. Demikian juga, pemerintah seharusnya tidak terbujuk untuk melegalkan secara de facto dan de jure keberadaan konglomerasi haram.  Sehingga pemerintah akan dapat melihat dengan jelas kesalahan konglomerasi haram dan dapat bertindak tegas terhadap mereka.

Harapan dari ketegasan terhadap konglomerat jahat adalah terselesaikannya permasalahan kekurangan harta di tengah masyarakat.  Selanjutnya, hal itu akan membuktikan bahwa permasalahan yang sebenarnya adalah konglomerat jahat, bukan jumlah penduduk yang banyak atau sedikit.  Demikian juga, akan dapat terbukti kesalahan teori Malthus dan Club of Rome. Pertumbuhan 0% bukanlah pada pertumbuhan jumlah penduduk, namun pertumbuhan 0% seharusnya adalah pertumbuhan berbagai kejahatan dan konglomerasi haram.

 

Penutup

Setiap pasangan suami istri berhak untuk merencanakan berapa jumlah anak keturunan yang akan dilahirkan.  Mereka berhak merencanakan sedikit keturunan, dan berhak pula merencanakan banyak keturunan.  Perencanaan jumlah anak keturunan ini haruslah dilandasi dengan semangat untuk dapat berkumpul di surga dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW.  Tidak diperbolehkan perencanaan jumlah anak keturunan dengan meniru-niru orang kafir yang merencanakan jumlah anak banyak atau sedikit untuk kepentingan kesombongan atau kepentingan kufur yang lain.

Pemerintah bersama masyarakat hendaknya bijaksana mengurus perencanaan keluarga yang Islami.  Berbagai kampanye dan program diharapkan bijaksana mengarahkan pada terbentuknya ‘keluarga berencana’ yang Islami. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat hendaknya juga memiliki ketegasan untuk tidak meneruskan perencanaan keluarga yang berlandaskan pemikiran khayaliyah Malthus dan club of rome.  Selain itu, harus ada kesungguhan dan ketegasan untuk menindak tegas praktek konglomerasi haram sehingga terjadi tingkat pertumbuhan 0% pada kejahatan dan konglomerasi haram.  Harapannya, terbukti bahwa permasalahannya adalah pada kejahatan dan konglomerasi haram, bukan pada jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Wallahua’lam bishshawwab.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: