MELAWAN ASAP

Melawanasap dalam beberapa bulan terakhir menjadi trending topik di media sosial, dan bukan hanya di media sosial akan tetapi sudah menjadi trending di seluruh media baik cetak maupun elektronik. Salah satu yang tengah hangat adalah video dengan nama #melawanasap. Video yang diposting melalui Youtube ini, dibuat oleh sekelompok komunitas di Pekanbaru. Karya mereka telah mengharubirukan jagat dunia maya. Menyentak Indonesia dan merajai twitter dunia. Sebuah perlawanan tanpa suara, tapi bukti nyata bahwa derita asap di Riau itu ada. Tanpa editan dan tanpa rekayasa. Mari melawan asap! Video diposting di facebook, twitter dan diikuti di jejaring sosial. Aksi ini pun mendapat banyak dukungan dari masyarakat Riau. Apalagi dengan memanfaatkan fasilitas Whatapps, Blackberry dan akun medsos lainnya.
Gambaran protes ini menunjukkan kepedulian masyarakat tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitar mereka. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah aksi-aksi semacam ini akan terus kita temui sepanjang tahun? Karena bencana asap sebenarnya merupakan sebuah ritual tahunan pada musim kemarau di pulau Sumatera dan Kalimantan. Bagaimanakah sebenarnya menyelesaikan persoalan ini secara tuntas?

Asap Akibat Pembakaran Lahan
Persoalan asap sudah timbul berulang kali setiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap mengundang pemikiran beberapa pakar lingkungan dan kehutanan dari beberapa lembaga penelitian. Intinya, penanganannya harus komprehensif dan mendalam, dan tak menyederhanakan masalah. Persoalan kebakaran lahan yang menimbulkan kabut asap di Riau dan beberapa daerah lainnya, adalah persoalan kompleks yang harus ditangani secara multi dimensional. Harus dipelajari pola-pola persoalan yang muncul satu per satu, diurai akar masalahnya, kemudian dicarikan solusinya secara komprehensif. Jika masalah atau variabel satu dengan lainnya dipisahkan cara penanganannya, maka tak akan selesai dengan tuntas.
Secara sederhana bahwa bencana asap yang terjadi di beberapa daerah memang disebabkan karena adanya tindakan pembakaran lahan hutan. Menurut data bencana kebakaran hutan tersebar di wilayah Indonesia yang telah berlangsung sejak Juli 2015 telah menghanguskan jutaan hektare lahan. Kondisi ini akan semakin parah jika kebakaran hutan tidak segera diatasi secepatnya. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Lingkungan dan Mitigasi Bencana Lapan menyebutkan total luas lahan dan hutan terbakar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai 2,1 juta hektare. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB menambahkan, luas lahan dan hutan yang terbakar tersebut setara dengan 1,9 juta luas lapangan sepak bola atau mencapai 32 kali luas wilayah Ibu Kota Jakarta. Luasan lahan segitu kira-kira bisa juga setara empat kali Pulau Bali.
Kejadian kebakaran hutan terjadi bukanlah karena efek el nino yang selama ini diopinikan, akan tetapi faktor terbesarnya adalah adanya pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar, karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Hal ini sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Walhi yang merilis daftar perusahaan besar di balik kebakaran hutan dan lahan. Daftar itu hasil analisis kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168, rincian daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam, Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1). Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2).
Tak pelak, hasil kebakaran hutan ini telah membuat gelap wilayah sumatera dan Kalimantan, bahkan asap sampai di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya walaupun tidak terlalu parah. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan warga terserang ISPA. Di Jambi ada 20.471 orang, Kalteng 15.138, Sumsel 28.000, dan Kalbar 10.010 orang. Namun demikian, kebakaran hutan ini tidak pernah bisa diselesaikan. Jangankan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pembakaran mendapat sanksinya. Bahkan aparat penegak hukumpun seolah takut untuk mengumumkan perusahaan apa saja yang terlibat dalam pembakaran hutan ini. Jadi ada indikasi seolah-olah Negara melindungi pihak-pihak yang melakukan pembakaran.
Di sisi lain, seolah-olah Negara berjuang mati-matian dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan. Untuk menanggulangi bencana asap pemerintah mengeluarkan anggaran 500 miliar dari BNPB. Memang Negara akan mendapatkan manfaat dari dibukanya lahan-lahan perkebunan namun kalau mau dilihat detailpun apa yang masuk dalam kas Negara tidak sebanding dengan yang seharusnya. Sebagaimana data ICW penerimaan negara dari alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit berasal dari pungutan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU), Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yaitu Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Ekspor dari industri sawit. Dari penerimaan resmi yang masuk ke dalam kas Negara dibandingkan dengan potensi penerimaan yang seharusnya dapat dipungut terdapat selisih sebesar 169,8 triliyun dari tahun 2004-2010 karena jika dihitung nilai aset kehutanan Indonesia jauh lebih besar, namun penerimaan yang masuk ke Negara hanya 20% nya.

Menjaga Alam dan Lingkungan dengan Hukum-Hukum
Persoalan asap bersumber dari faktor alam maupun faktor manusia. Allah SWT berfirman: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”(QS. Ar Ruum: 41).
Ada beberapa hal kerusakan yang dilakukan manusia, akibat mengganti aturan Allah SWT dalam hidup di bumi dengan aturan salah yang mereka buat sendiri, sehingga bukan saja tidak memecahkan masalah yang sebenarnya, malah memunculkan banyak masalah berikutnya yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri, akibat dari pemahamannya dan pengetahuan yang dangkal dan keliru. Oleh karena itu aturan-aturan itu harus dirombak dan diluruskan, Dalam hal ini meliputi aturan-aturan sebagai berikut:
Kaifiyah Mu’alajah (Metode problem solving). Kepala daerah wajib menjaga bumi yang menjadi wilayah kekuasaannya agar tetap dapat terjaga dengan baik sehingga rakyat dapat hidup normal sebagai manusia, dan wajib menghilangkan berbagai bahaya yang mengancam mereka baik dari sebab pergeseran keseimbangan alam secara alamiyah yang mampu ditanggulangi manusia maupun kerusakan dari hasil perbuatan manusia yang menjadi rakyat di wilayah mereka berkuasa. Contoh, seharusnya setiap yang membahayakan kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri diharamkan dan dapat dikriminalkan, bukan justru dianggap sebagai persoalan moral yang tidak ada sanksi hukumnya. (La dhororo wala dhiroro) membakar lahan atau hutan, jika terbukti di pengadilan menimbulkan asap, atau merusak lingkungan hidup yang dapat mengarah kepada kerusakan bumi, maka setiap pelakunya harus dikenai sanksi hukum ta’zir misalnya dipenjarakan atau didenda.
Kaifiyah Tanfidz, metode pelaksanaan yang dipegang oleh Negara harus dilaksanakan dengan baik dan benar dan didukung dengan anggaran yang cukup, pengetahuan yang memadai dan SDM yang berkemampuan. Hal ini harus demikian adanya, sebab kepala daerah diminta tanggung jawab atas kebutuhan pokok rakyatnya termasuk didalamnya kebutuhan akan keselamatan dari berbagai bahaya termasuk bahaya asap. (Al- Imamu Ro’in wahua masulun an ro’iyyatih) Seorang pemimpin adalah penggembala, yang akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Artinya tindakan-tindakan Negara yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan, bukan sekedar pertanggung jawaban politik kepada wakil rakyat.
Kaifiyah tathbiq, metode penegakan, kepemimpinan yang meninggalkan kewajiban pelayanan kepada rakyat seharusnya dapat diproses secara hukum melalui pengadilan, meskipun termasuk dalam tindakan Negara, sebab tindakan Negara yang melanggar hukum masuk dalam kategori kejahatan Negara. Misalnya membiarkan penyebab asap yang mestinya bisa diatasi oleh manusia, maka termasuk meninggalkan kewajiban melayani urusan rakyat. Dalam hal ini kepala daerah bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi sanksi ta’zir. Sebagaimana rakyat yang membakar lahan dan hutan terbukti di pengadilan menyebabkan asap, dapat diproses ke pengadilan, bukan dengan sanksi moral belaka, tetapi dengan sanksi hukum ta’zir (penjara/denda). Termasuk dengan adanya korban meninggal akibat asap sebagaimana yang dilansir oleh menteri sosial bahwa ada 19 orang meninggal, 5 orang di Kalimantan Tengah, 5 orang di Sumatera Selatan, 5 orang di Riau, 1 orang di Jambi, dan 3 orang di Kalimantan Selatan. Kejadian ini seharusnya bukan hanya menjadi berita saja tetapi harus diajukan ke pengadilan pihak-pihak yang menyebabkannya termasuk pemerintah daerah yang dianggap lalai menjamin kehidupan rakyatnya. Sehingga sanksi ta’zir oleh pengadilan harus ditegakkan.
Dalam Kaifiyah hamlud dakwah, opini umum harus dibangun terus menerus dengan menunjukkan tegaknya aturan yang berlaku terhadap negara dan berlaku terhadap rakyat secara baik. Kepala daerah menunjukkan dan menampakkan tindakan Negara yang baik dan benar dengan menegakkan kewajiban Negara. Mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap para kriminal dan orang-orang fasiq, sehingga kesejahteraan dan keadilan menjadi barang yang nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari dan bukan menjadi hal yang langka dan diskriminatif. Tindakan hukum yang tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang menyebabkan asap seperti pembakaran hutan dan sejenisnya harus diberitakan secara terus menerus, mereka diseret ke pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana yang berat karena membahayakan nyawa orang banyak. Demikian juga masyarakat tidak segan-segan memperkarakan kepala daerah yang lalai terhadap kewajiban menjaga rakyat dari berbagai ancaman bencana yang bisa diprediksi manusia, dan bukan bencana yang di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya. Sebab “Al-Imamu ro’in, wahua masulun an roiyyatih” Pemimpin adalah penanggung jawab urusan rakyat, dan dia harus diminta tanggung jawab tentang urusannya itu. Pertanggungjawaban pemimpin bukan sekedar politis, tetapi harus dapat dipidanakan, meskipun atas nama kebijakan Negara, sebab Negara adalah organisasi umum yang dijalankan oleh manusia, dia tidak maksum dan tidak boleh dianggap suci sebagai wakil Tuhan. Sehingga tidak akan bisa tidur nyenyak pemimpin-pemimpin yang rakyatnya terpapar asap yang diakibatkan dari faktor-faktor sebab akibat yang dalam jangkauan kekuasaan manusia.
Jika hukum-hukum Allah SWT yang menjadi rahmat seluruh alam semesta diberi kesempatan memecahkan persoalan manusia termasuk persoalan asap, dan memaksa mereka terus menerus mengontrol lingkungan bumi agar tetap layak dan normal untuk kehidupan. Demikian juga rakyat dapat diajukan ke pengadilan pidana jika mereka melakukan hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan sehingga tidak dapat berjalan normal, seperti merusak bumi dengan sampah dan polusi yang terbukti berbahaya dan membahayakan di pengadilan. Sehingga manusia yang beriman dan bertaqwa menjadi manusia terbaik, menjadi saksi atas berlakunya hukum Allah SWT. Dengan menegakkan pengadilan atas pelanggaran aturan hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hajj ayat 78: “Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia”. Wallahu a’lamu bi shawab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: