URGENSI KANTOK PLASTIK BERBAYAR Ilaa hadratinaa wa syafii’inaa wa habiibinaa wa maulaanaa, salaam ‘alaika

Pada tanggal 21 Februari 2016 banyak pihak memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Banyak komunitas yang menjadikan momen ini untuk membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap sampah. Sebagaimana diberitakan dalam berbagai media bahwa banyak komunitas melakukan aksinya, seperti yang dilakukan 35 komunitas pengumpulan sampah yang memperingati HPSN melalui acara ”Clean Up Action Bersama atau Gerakan Pungut Sampah” pada 21 Februari 2016 berpusat di Bundaran Hotel Indonesia. Gerakan inipun diikuti setidaknya di 155 kota/kabupaten secara serentak.
Namun yang menarik bukanlah aksi kepedulian berbagai komunitas dalam menggelar aksinya, melainkan yang menjadi perhatian banyak pihak adalah dengan momentum HPSN beberapa daerah menerbitkan peraturan tentang pengurangan sampah plastik yaitu dengan cara memerintahkan kepada supermarket dan pengusaha retail untuk mengenakan biaya kepada konsumen yang ingin memakai kantong plastik. Hal ini mendasarkan pada edaran dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bahwa penggunaan plastik bagi konsumen supermarket dikenakan biaya Rp 200,00/kantong. Kebijakan ini tentu menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ada yang setuju ada pula yang tidak setuju, semuanya dengan argumentasi pendukungnya masing-masing. Bagi yang setuju biasanya berlandaskan argumentasi untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini dihasilkan dari berbagai macam kantong plastik. Bagi yang tidak setuju, menganggap bahwa kebijakan ini hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha retail belaka.
Solusi penerapan kantong plastik berbayar dianggap pemerintah sebagai solusi untuk mengurangi sampah plastik. Namun demikian, banyak yang pesimis dengan kebijakan ini. Lantas pertanyaannya: apakah kebijakan plastik berbayar mampu mengatasi sampah plastik? Siapakah yang diuntungkan dari kebijakan ini?

Pengelolaan Sampah Untuk Menjaga Lingkungan dengan Solusi yang Tidak Tepat
Sampah memang menjadi persoalan pelik di negeri ini, karena hampir di seluruh daerah di negeri ini belum bisa secara tuntas menyelesaikan permasalahan sampah di wilayahnya masing-masing. Masih sering kita dengar dan lihat berita tentang sampah yang mengunung, sampah yang menyumbat saluran air, sungai dan bahkan pertikaian dalam pengelolaan sampah secara terpadu di beberapa daerah. Besarnya produksi sampah di Indonesia menjadikan sampah sebagai permasalahan baru yang harus dihadapi oleh masyarakat saat ini. Berdasarkan data pada tahun 2014 saja setidaknya di Jakarta setiap hari 6.000 ton sampah dihasilkan oleh masyarakat Jakarta, 10.725 ton di Bali dan tentu masih banyak lagi di daerah-daerah lain. Secara nasional setidaknya 175.000 ton sampah sehari telah diproduksi masyarakat atau kalau dihitung-hitung satu orang setiap hari memproduksi 0,75 kg sampah. Sehingga diprediksi pada tahun 2019 produksi sampah di Indonesia setidaknya akan menyentuh 67,1 juta ton sampah setahun. Dari jumlah tersebut setidaknya ada 5,4 juta ton sampah plastik yang nota bene susah untuk diurai.
Dengan kondisi semacam ini, sudah sewajarnya sampah menjadi permasalahan sendiri khususnya sampah-sampah yang sulit untuk diurai. Sehingga banyak cara yang ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Seperti dengan kampanye buang sampah, mengelola sampah, sampai dengan cara yang baru saja diterapkan yaitu pemberlakuan kantong plastik berbayar. Kalau kita mau jujur tentu kita mengapresiasi berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, kita juga harus mencermati terhadap berbagai kebijakan yang diambil.
Solusi pemberlakuan kantong plastik berbayar bisa dikatakan adalah kebijakan yang tidak tepat. Bagaimana tidak kita katakan seperti itu, karena solusi itu hanya bermuatan kepentingan-kepentingan belaka. Secara mendasar itu tidak menyelesaikan tingginya konsumsi plastik oleh masyarakat apalagi hanya dihargai Rp 200,00/kantong, nilai yang sangat kecil untuk ukuran satu orang. Namun demikian, kepentingan keuntungan pengusahalah yang sangat kental di sini. Pengusaha retail yang selama ini harus menyisihkan biaya operasional berupa kantong plastik bagi konsumen, justru produksi plastiknya dibeli secara masif oleh masyarakat. Ada banyak keuntungan yang didapatkan pengusaha retail dari kewajiban pembelian plastik oleh pemerintah kepada konsumen.
Kalau mau menghilangkan sampah plastik bukan dengan kebijakan kantong plastik berbayar. Kalaupun misalkan masyarakat mau mengurangi penggunaan kantong plastik belanja, apakah jumlah itu signifikan? Padahal di sisi lain, banyak perusahaan yang setiap hari memproduksi secara masif plastik-plastik sebagai bungkus produk mereka. Hampir semua produk olahan pabrik dipastikan menggunakan plastik. Kalau pemerintah memang serius mau menghilangkan sampah plastik sesungguhnya dengan cara yang sangat sederhana, diselesaikan dari permasalahan hulunya yaitu produksi plastik. Selama perusahaan-perusahaan masih diijinkan memproduksi plastik untuk produk mereka maka sampah plastik tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Kebijakan kantong plastik berbayar hanyalah solusi ”sampah” yang tidak akan menyelesaikan masalah karena sama sekali tidak menyentuh pokok persoalannya.
Seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakan mesti melihat persoalan pokoknya dan solusi yang diambil memang searah dengan penyelesaian persoalan itu. Kalau persoalannya adalah keberadaan sampah plastik maka solusi kantong plastik berbayar bukanlah solusi karena tidak bisa menyelesaikan induk permasalahannya atau dengan kata lain antara permasalahan dan solusi tidak nyambung.
Menyoroti masalah kewajiban membayar kantong plastik kepada setiap konsumen supermarket, tentu ini merupakan tindakan yang tidak adil. Bagaimana mungkin pihak yang memproduksi plastik secara besar-besaran dibiarkan akan tetapi bagi konsumen diberikan kewajiban untuk membayar plastik tersebut. Ketidakadilan berikutnya adalah justru yang akan diuntungkan adalah pengusaha retail dan pengusaha percetakan dan produksi plastik pembungkus. Kalau sedikit-sedikit negara turut campur dalam urusan jual beli masyarakat dengan berbagai macam peraturan dan kewajiban maka jangan-jangan negara ini mengarah menjadi negara yang diktator yang mengurus dan menetapkan semua urusan masyarakat termasuk urusan-urusan pribadi.

Penegakan Hukum Terhadap Perusak Alam dan Lingkungan
Plastik memang merupakan salah satu sumber sampah di negeri ini. Sampah adalah bagian yang mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup khususnya dampak keberadaan sampah yang dapat merusak lingkungan seperti banjir dan sejenisnya. Penyelesaian persoalan lingkungan akibat sampah tidak bisa hanya dilakukan oleh urun rembug di antara masyarakat, akan tetapi persoalan ini harus menjadi tanggung jawab negara karena berkaitan dengan kelangsungan hidup warga negara. Negara harus memposisikan diri mengambil tanggung jawab penuh terhadap dampak keberadaan sampah. Negara jangan hanya melakukan himbauan-himbauan saja kepada masyarakat, melakukan kampanye-kampanye bahaya sampah. Akan tetapi, negara harus mengambil langkah konkrit penyelesaiannya. Kalau negara hanya menghimbau-himbau, kampanye-kampanye saja, maka negara tidak ubahnya seperti LSM-LSM atau NGO-NGO yang memang pekerjaannya adalah untuk kampanye. Negara melakukan aksi lebih dari itu karena negara merupakan instrumen kekuasaan untuk melayani rakyat, berbeda dengan LSM yang tidak memiliki aspek kekuasaan kepada warga negara. Negara memiliki otoritas untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan sebuah persoalan.
Persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan titik pokoknya adalah terletak dalam penerapan kebijakan yang tepat dan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan setiap pihak manapun. Salah satu akibat dari keberadaan sampah dalam kerusakan lingkungan adalah persoalan banjir. Persoalan banjir muncul bersumber dari faktor alam maupun faktor manusia. Sebenarnya manusia telah diberi akal dengan kemampuannya oleh Allah Swt untuk mengatasi berbagai persoalan dengan dibimbing aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Swt yang berupa Al Qur’an dan Sunnah Rasul Saw yang mengikat manusia secara baik, agar alam ini dapat dihuni manusia secara baik. Namun manusia dengan keserakahannya dan kesombongannya menganggap dirinya lebih paham dibanding Allah Swt yang menciptakannya, sehingga mereka mengkufuri dengan membuang aturan hukum dari Allah Swt dan menggantinya dengan aturan hukum yang mereka buat sendiri yang akibatnya justru merusak keseimbangan alam dalam mengelola dunia. Allah Swt berfirman: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar Ruum: 41).

Dalam melihat persoalan sampah dan kerusakan lingkungan maka Islam memiliki pandangan yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setidaknya dapat kita lihat dari metode dalam menyelesaikan permasalahannya. Islam memandang bahwa metode dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup adalah dengan menggunakan manhaj Islam yaitu memposisikan Negara dalam mengatur untuk menerapkan dan merealisasikan hukum dalam setiap aspek kehidupan. Setidaknya kita dapat melihat berbagai macam metode yang komprehensif dalam manhaj Islam ini, di antaranya adalah berkenaan dengan kaifiyah mu’alajah, kaifiyah tanfidz, kaifiyah tathbiq dan kaifiyah hamlud dakwah.
Dengan komprehensif dalam melihat permasalahan sampah, negara akan mampu melakukan penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran. Pemberian kewajiban kepada masyarakat yang menggunakan kantong plastik seolah menjadi sebuah denda bagi masyarakat yang tidak peduli dengan sampah plastik. Dengan cara ini tentu negara telah menggunakan kekuasaan dengan memberikan denda kepada masyarakat pengguna kantong plastik. Akan tetapi di sisi lain, perusahaan-perusahaan produsen plastik tidak diperlakukan demikian, justru mendapatkan fasilitas-fasilitas dalam produksi mereka. Tindakan negara semacam ini merupakan tindakan negara yang diktator yang hanya menggunakan kekuasaan tapi tidak menggunakan hukum-hukum. Seharusnya kalau memang menganggap bahwa sampah plastik merupakan sebuah hal yang dianggap bahaya sebagaimana dalil yang menyatakan bahwa dilarang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain (La dhororo wala dhiroro), maka seharusnya Negara membawa kepada peradilan terlebih dahulu mana yang dianggap bahaya dan mana yang tidak dianggap bahaya. Setelah peradilan menetapkan misalkan sampah plastik berbahaya bagi manusia dan lingkungan maka Negara mempunyai hak dan kewenangan untuk memberikan sanksi baik denda atau pidana kepada setiap pelanggar. Dan semestinya juga penerapan itu tidak hanya kepada masyarakat umum saja melainkan bagi siapa saja yang berhubungan dengan terbentuknya sampah plastik yang membahayakan, termasuk konglomerasi penghasil sampah plastik. Termasuk juga produsen plastik yang sudah membuat plastik-plastik sehingga berujung menjadi sampah.
Penegakan hukum yang benar dan adil inilah yang tentu akan menyelesaikan masalah-masalah demi kemaslahatan umat, dan semua itu ada dalam hukum yang sempurna yaitu Islam. Itulah solusi komprehensif yang diberikan Islam dalam menjawab berbagai macam persoalan di muka bumi ini termasuk masalah sampah dan keberlangsungan lingkungan hidup. Solusi mendasarkan pada fakta sebab dan akibat sebuah persoalan dan berdasarkan pada hukum-hukum yang ditegakkan secara konsisten. Islam merupakan solusi cerdas dalam penyelesaian persoalan kehidupan setiap manusia. Wallahu a’lamu bishawab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: